Kota Jambi, 25 Juni 2025 — Inspektorat melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu fokus pendampingan tahun ini adalah area intervensi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Jambi.

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jambi ini dihadiri oleh Tim Inspektorat , bersama jajaran BKPSDM Kota Jambi.

Dalam pemaparannya, Tim Inspektorat menyampaikan bahwa area manajemen ASN sangat penting untuk memastikan profesionalisme birokrasi, mencegah praktik jual beli jabatan, dan menutup celah penyimpangan dalam pengelolaan SDM aparatur.

Adapun indikator MCP pada area ini yang menjadi fokus antara lain:

Pelaksanaan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT).
Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian berbasis digital.
Penegakan disiplin ASN secara konsisten dan akuntabel.
Pengendalian dan pengawasan atas mutasi, promosi, dan rotasi pegawai.
Penyampaian LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu dan lengkap.

Sekretaris BKPSDM Kota Jambi, menyampaikan bahwa pihaknya terus berbenah dalam memperkuat sistem merit, termasuk dengan bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan BKN. “Kita dorong semua proses kepegawaian berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta bebas intervensi,”.

Inspektorat Kota Jambi, menambahkan bahwa pengawasan terhadap proses kepegawaian menjadi bagian penting dari misi reformasi birokrasi. “Inspektorat berperan memastikan tidak ada praktik maladministrasi atau penyimpangan dalam kebijakan SDM aparatur,”.

Tim Inspektorat juga memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan, termasuk penguatan tim penilai kinerja, audit manajemen kepegawaian secara berkala oleh Inspektorat, serta peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BKPSDM.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat memperkuat manajemen ASN yang profesional, transparan, dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang bersih dan melayani.