Kota Jambi, 20 Juni 2025 — Dalam rangka penguatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat Kota Jambi melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 melakukan kegiatan pendampingan teknis pada area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Jambi.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bagian UPBJ Sekretariat Daerah Kota Jambi ini dihadiri oleh Inspektorat Kota Jambi, serta Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Setda Kota Jambi.

Dalam sesi diskusi, Tim Inspektorat menyampaikan pentingnya pemenuhan indikator MCP pada area Pengadaan Barang dan Jasa, seperti:

• Implementasi Perencanaan Pengadaan Tahunan berbasis elektronik.
• Optimalisasi penggunaan e-procurement dan e-contract dalam seluruh proses pengadaan.
• Penerapan Katalog Elektronik.
• Penguatan peran Pokja Pemilihan yang bersertifikasi dan independen.
• Pelibatan Inspektorat secara aktif dalam pengawasan proses pengadaan, terutama dalam tahapan perencanaan dan evaluasi.

Kepala Bagian UPBJ Setda Kota Jambi,  menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi pengadaan melalui digitalisasi dan penguatan SDM. “Kami berkomitmen melaksanakan proses pengadaan secara terbuka, kompetitif, dan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektorat Kota Jambi, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu fokus utama Inspektorat dalam mendukung pencapaian indikator MCP dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Tim Inspektorat turut memberikan rekomendasi teknis agar Bagian UPBJ dan Inspektorat meningkatkan sinergi, khususnya dalam hal:

• Review dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.
• Monitoring realisasi kontrak dan sanksi terhadap penyedia yang wanprestasi.
• Pelaporan capaian indikator secara berkala melalui sistem JAGA.ID.
  

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kota Jambi dapat meningkatkan nilai MCP khususnya pada area Pengadaan Barang dan Jasa, sekaligus memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.