Jambi, 13 Desember 2024 – BPK Perwakilan Provinsi Jambi memberikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Jambi atas capaian dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2024. Penyerahan sertifikat apresiasi ini berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yang dihadiri oleh Ibu Pj Walikota Jambi, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi , serta sejumlah pejabat tinggi terkait.

Inspektorat Kota Jambi memperoleh sertifikat apresiasi tersebut karena berhasil menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK dengan cepat dan tepat, menjadikan Kota Jambi meraih Terbaik Kedua se-Provinsi Jambi. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran pemerintah dilakukan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang, SE, M.Si, Ak, CA, CF,A, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, dalam sambutannya menyampaikan, "Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari Inspektorat Kota Jambi dalam memperbaiki pengelolaan anggaran dan transparansi keuangan daerah. Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah."

Sementara itu, Pj Walikota Jambi, Sri Purwaningsih,S.H, M.A.P, merasa bangga dan berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. "Kami akan terus berupaya untuk mempertahankan capaian ini dan mendorong seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk meningkatkan kinerjanya dalam memastikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Penyerahan sertifikat ini juga menjadi bukti nyata bahwa upaya pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah dapat berhasil dengan dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan semakin banyak daerah yang dapat mengikuti jejak positif ini, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.