Kota Jambi, 11 Maret 2025 – Tim Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Jambi untuk membahas implementasi program pencegahan korupsi di tingkat daerah. Audiensi yang berlangsung pada 11 Maret 2025 di Ruangan Wakil Walikota Jambi.

Dalam audiensi ini, Wakil Walikota Jambi, Bapak Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan. "Sebagai bagian dari komitmen kami dalam mencegah korupsi, pelaksanaan program Monitoring Center for Prevention (MCP) sangat penting. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Jambi dan KPK, kita dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan memperkuat integritas di setiap lini pemerintahan," ujarWakil Walikota Jambi, Bapak Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.

Inspektur Kota Jambi, Ibu Desyanty, S.STP, M.Si, juga menambahkan bahwa pelaksanaan MCP akan melibatkan seluruh perangkat daerah di Kota Jambi. “Kami akan melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyimpangan,” ujar Ibu Desyanty, S.STP, M.Si.

Audiensi ini juga membahas rencana pelatihan dan pendampingan yang akan diberikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kota Jambi, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi. Wakil Walikota Jambi, Bapak Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, berharap agar program ini dapat segera diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat menjadi langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Audiensi ditutup dengan penegasan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Jambi dan KPK untuk mendukung penuh pelaksanaan MCP di tingkat daerah. Pemerintah Kota Jambi berharap, melalui pelaksanaan program ini, dapat memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, serta menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.